Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyoroti persoalan penentuan desil masyarakat yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi faktual.
Ketidakakuratan dalam pengelompokan desil dikhawatirkan berdampak langsung terhadap penyaluran berbagai program bantuan sosial pemerintah.
Menurut Bonnie, persoalan data tidak bisa dianggap sekadar sebagai masalah administratif. Penentuan desil menjadi salah satu dasar untuk menentukan kelompok masyarakat yang berhak memperoleh sejumlah program bantuan.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Karena itu, kesalahan dalam penetapan desil berpotensi membuat masyarakat yang seharusnya berhak justru kehilangan akses terhadap bantuan.
“Ketidaktepatan penentuan desil akan berpotensi pada ketidaktepatan sasaran bansos. Dampaknya serius karena bisa membuat sebagian masyarakat kehilangan haknya untuk menerima bantuan sosial,” kata Bonnie.
Bonnie menilai Badan Pusat Statistik (BPS) perlu melakukan evaluasi terhadap proses pendataan dan penentuan desil masyarakat. Evaluasi diperlukan untuk memastikan data yang digunakan pemerintah benar-benar menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di lapangan.
“BPS perlu melakukan evaluasi dan meningkatkan kinerjanya untuk menghasilkan data yang valid. Jangan sampai persoalan data justru membuat masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan menjadi tidak terakomodasi,” ujarnya.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
Selain perbaikan data, Bonnie menekankan pentingnya kecukupan anggaran untuk menjangkau masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat.
Menurutnya, data yang akurat harus diikuti dengan kapasitas program dan anggaran yang memadai agar kebijakan bantuan sosial dapat berjalan efektif.
Karena itu, Bonnie mendorong pemerintah memastikan dua hal berjalan beriringan, yakni pembenahan akurasi data penerima manfaat serta penyediaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, program bantuan pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan hak masyarakat yang membutuhkan dapat terpenuhi.
