Jakarta, Gesuri.id Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mendesak pemerintah untuk segera menyiapkan langkah mitigasi konkret guna melindungi sektor industri manufaktur.

Langkah strategis ini diperlukan menyusul lonjakan biaya energi dan logistik yang dinilai kian membebani dunia usaha nasional.

Desakan tersebut disampaikan legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VII ini dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6).

Dalam forum tersebut, Novita menyoroti berbagai persoalan krusial yang menekan daya saing industri, mulai dari peningkatan biaya produksi, hambatan distribusi logistik, hingga kebijakan pemblokiran kode batang (barcode) Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang marak dikeluhkan pelaku usaha di berbagai daerah.

Menurut Novita, kondisi tersebut melahirkan ketidakpastian iklim usaha yang masif. Sektor industri kecil dan menengah (IKM) menjadi kelompok yang paling rentan karena ketergantungan mereka yang tinggi pada akses energi terjangkau dan kelancaran arus distribusi barang.