Jakarta, Gesuri.id Anggota Komisi XIII DPR RI, Paolus Hadi, mendesak pemerintah agar segera menerbitkan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria.
Keterlambatan regulasi pelaksana tersebut dinilai berisiko menghambat penyelesaian konflik pertanahan yang kian menumpuk di lapangan, terutama di kawasan hutan dan wilayah adat.
Desakan itu disampaikan politikus Fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan Kalimantan Barat II tersebut dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Rabu (18/11).
Menurut Paolus, meskipun UU Reforma Agraria telah disahkan DPR pada 22 September 2026 dan diundangkan sejak 30 September 2026, masyarakat di tingkat tapak belum merasakan dampak nyatanya. Padahal, lembaga pelaksana yakni BRAN (Badan Reforma Agraria Nasional) telah dibentuk dan pimpinannya sudah dilantik sejak awal Oktober lalu.
Baca:Ini Resep Ganjar Pranowo Yang Selalu Fit dan Bugar
Konflik agraria adalah potensi besar yang ke depan menjadi hambatan, apalagi jika kita berbicara berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM). Masyarakat di kawasan hutan sangat menunggu penyelesaian konflik agraria mereka. Kami ingin tahu sejauh mana perkembangan dari Mensesneg terkait aturan turunan ini, tegas Paolus dalam rapat tersebut.