Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak SH, menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja Pemko Medan, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Perkimcikataru, yang dinilai tidak serius memanfaatkan bantuan dana Rp 1,5 triliun dari Bank Dunia untuk penanganan banjir di Kota Medan.

Pernyataan itu disampaikannya saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah organisasi perangkat daerah dan pihak kecamatan, Selasa (25/11/2025).

Persoalan banjir masalah serius di Kota Medan, masyarakat terus menderita banjir. Tetapi ada bantuan Bank Dunia Rp 1.5 Triliun untuk mengatasi banjir tetapi pejabatnya tidak bisa menggunakan dengan baik, ada apa ini. Dugaan kita masalah banjir di Medan dipelihara seakan benar. Buktinya alokasi di APBD cepat dikerjakan karena berlomba mendapat fee proyek, cetus Paul Simanjuntak dengan nada kecewa.

Paul menilai sikap tidak serius Pemko Medan mengindikasikan adanya perbedaan perlakuan antara anggaran Bank Dunia dan anggaran APBD. Ia menyoroti bahwa proyek penanganan banjir melalui APBD yang sekitar Rp 1 triliun per tahun sejak 2022 justru dikerjakan lebih cepat, meski hasilnya dinilai tidak memuaskan dan tidak berdampak signifikan terhadap pengurangan banjir.

Dalam RDP tersebut, perwakilan Biro Otda Pemprovsu, Devin, menjelaskan bahwa bantuan Bank Dunia senilai Rp 1,5 triliun tersebut memang benar tersedia untuk penanganan banjir Medan. Namun syarat utama, yakni proses pembebasan lahan dan penetapan lokasi yang seharusnya mulai dikerjakan sejak 2022 oleh Pemko Medan, hingga kini belum juga tuntas.