Jember, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menghitung ulang ruang fiskal dalam Rancangan APBD 2027 setelah pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji atau honorarium PPPK daerah melalui APBN.

Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Alfan Yusfi, saat membacakan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD Jember di ruang paripurna lantai 2, pukul 22.20 WIB Jumat (2/10/2026).

Dalam pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan, pendapatan daerah Jember pada RAPBD 2027 direncanakan sekitar Rp4,5 triliun. Namun target Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun menjadi sekitar Rp1,294 triliun dari target 2026 sekitar Rp1,367 triliun. Di sisi lain, belanja daerah direncanakan mencapai sekitar Rp5,508 triliun.

Alfan mengatakan, perubahan beban pembiayaan PPPK seharusnya tidak sekadar menjadi perpindahan tanggungan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Pemkab Jember diminta menghitung berapa anggaran yang sebelumnya digunakan untuk membiayai PPPK dan berapa ruang fiskal yang benar-benar tersedia setelah kebijakan tersebut berlaku.

Ruang fiskal yang terbentuk dari kebijakan tersebut harus dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangunan yang memberikan manfaat nyata kepada masyarakat, kata Alfan, merujuk pada pandangan fraksinya.