Jakarta, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sikka mendorong pemerintah daerah setempat untuk menjadikan sektor jasa sebagai tulang punggung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menyusul masih rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah yang tercermin dari struktur APBD tahun anggaran 2026.

Dalam perspektif pembangunan jangka menengah dan panjang, kondisi ini perlu dibaca sebagai peringatan serius agar pemerintah daerah tidak terjebak pada zona nyaman fiskal, melainkan mulai melakukan transformasi kebijakan yang mengarah pada sektor-sektor unggulan dan sektor-sektor baru dalam upaya peningkatan PAD, ujar Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Alfonsus Ambrosius, saat menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi atas Persetujuan dan Penetapan RAPBD 2026, Senin (29/12).

Fraksi PDI Perjuangan menyoroti rendahnya kontribusi PAD Kabupaten Sikka yang pada tahun 2026 hanya dianggarkan sebesar Rp 124.134.620.314, atau tidak sampai 10 persen dari total pendapatan daerah sebesar Rp 1.240.085.000.000.

Sementara itu, ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih sangat dominan, yakni mencapai Rp 1.099.383.767.086 atau sekitar 88,6 persen dari total pendapatan daerah.

Kondisi tersebut, menurut Fraksi PDI Perjuangan, secara objektif menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Sikka masih berada pada level yang rendah, sehingga APBD daerah masih sangat bergantung pada kebijakan fiskal nasional.