Jakarta, Gesuri.id - Defisit Badan Penyelenggara Jaminan (BPJS) Kesehatan kian membengkak. Anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan Indah Kurnia mempertanyakan sanksi atau hukuman bagi peserta yang tidak patuh bayar iuran.

Ini kan salah satunya karena iuran yang sering tidak dibayarkan. Mengatasinya seperti apa supaya defisit tidak membengkak terus? tanyanya saat rapat Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung Komisi XI DPR RI, Jakarta, dikabarkan iniriau.com, Kamis (22/8).

Terkait itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan soal sanksi pada peserta harus dilakukan oleh BPJS Kesehatan sendiri. Adapun penegakan sanksi, lanjutnya, harus diedukasi dan disosialisasikan.

Bahkan Sri membandingkan penegakan sanksi terhadap masyarakat yang tak patuh membayar iuran BPJS Kesehatan di negara maju.