Mataram, Gesuri.id - Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram I Gede Wiska mengatakan, rencana Pemerintah Kota Mataram untuk mengalokasikan anggaran bertahap atau multi years untuk pembangunan Kantor Wali Kota Mataram di Jalan Lingkar Selatan perlu konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

Kami belum berani menyepakati sistem anggaran pembangunan kantor wali kota dengan menggunakan multi years, sebelum ada aturan yang jelas dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, katanya kepada wartawan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu (25/9).

Baca:Ada Ambulans Pemprov DKI, Bukti Demonstrasi Ditunggangi

Politisi dari PDI Perjuangan ini mengatakan, konsultasi itu dinilai penting agar ke depan sistem penganggaran tersebut tidak menyalahi aturan dan menjadi beban kepala daerah periode berikutnya.

Apalagi, jabatan Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh saat ini tinggal satu tahun lagi, katanya.