Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Safei mendesak Kementerian Perhubungan segera membenahi ketimpangan infrastruktur dan layanan transportasi laut di Sulawesi Tenggara.
Menurutnya, kondisi konektivitas di wilayah kepulauan masih jauh dari target pemerintah, termasuk di Kabupaten Wakatobi yang telah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata prioritas nasional.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.
"Wakatobi ini destinasi wisata prioritas yang telah ditentukan Presiden kemarin. Tapi kemudian sepertinya tidak menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan untuk mempersiapkan wisata itu, khususnya terkait dengan tol laut yang menghubungkan Kepulauan Tomia dan Wanci," kata Safie, dikutip Sabtu (18/7/2026).
Safei mengatakan, meski Wakatobi telah ditetapkan sebagai salah satu destinasi wisata prioritas nasional, pengembangan konektivitas laut di kawasan tersebut belum mendapat perhatian yang memadai. Padahal, mobilitas masyarakat maupun wisatawan sangat bergantung pada layanan transportasi laut.
Ia menjelaskan, berkurangnya armada tol laut dari dua kapal menjadi satu menyebabkan masyarakat harus menunggu hingga tiga sampai empat minggu untuk memperoleh layanan. Di sisi lain, penggunaan kapal alternatif membuat biaya transportasi meningkat hingga tiga kali lipat dibandingkan tarif tol laut.
"Terjadi pendangkalan yang mengakibatkan kapal tiba-tiba tidak bisa langsung bersandar ke pelabuhan. Akibatnya, penumpang harus diturunkan di tengah dan menggunakan kapal-kapal kecil untuk sampai ke daratan. Ini sangat menyulitkan dan merugikan masyarakat pengguna jasa kelautan," ucapnya.
Selain persoalan konektivitas, Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu juga menyoroti penataan kelembagaan pelabuhan di Sulawesi Tenggara yang dinilainya belum efisien. Menurutnya, keberadaan Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kolaka dan KSOP Pomalaa yang berlokasi berdekatan perlu dievaluasi, sementara Kabupaten Bombana yang memiliki aktivitas pelayaran cukup tinggi justru belum memiliki kantor KSOP.
Karena itu, Safei mengusulkan agar KSOP Pomalaa dipindahkan ke Bombana, sedangkan seluruh aktivitasnya digabungkan ke KSOP Kolaka. Ia juga mendorong peningkatan status KSOP Kolaka menjadi Kelas I atau Kelas II agar cakupan pelayanannya dapat menjangkau hingga wilayah Kolaka Utara.
"Kemudian, seluruh aktivitas di eks-KSOP Pomalaa digabung dengan KSOP Kolaka, dan status KSOP Kolaka ditingkatkan menjadi Kelas 1 atau Kelas 2 agar jangkauan pelayanannya bisa mencakup hingga wilayah Kolaka Utara yang memiliki aktivitas kepelabuhanan sangat besar," tegasnya.
Menutup penyampaiannya, Safei meminta Kementerian Perhubungan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pembangunan transportasi laut di Sulawesi Tenggara. Ia mengingatkan bahwa delapan dari 17 kabupaten/kota di provinsi tersebut merupakan wilayah kepulauan sehingga konektivitas laut menjadi penopang utama mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
"Saya minta mohon perhatian kepada kita semua terkait dengan wilayah Sulawesi Tenggara ini," pungkasnya.
