Nabire, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Papua Tengah, Peter Worabay, mempertanyakan konsistensi penertiban aktivitas pertambangan yang dilakukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kabupaten Nabire, Papua Tengah.

Peter menegaskan DPRD Papua Tengah pada prinsipnya mendukung langkah Satgas PKH dalam menertibkan aktivitas pertambangan yang melanggar aturan, namun meminta penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan tidak tebang pilih.

Selama Satgas PKH menegakkan aturan, kita tetap berkomitmen mendukung. Tapi kalau Satgas PKH sendiri yang melakukan illegal mining, jelas kami tidak akan mendukung, kata Peter Worabay dalam keterangannya, dikutip Selasa (29/9/2026).

Politisi PDI Perjuangan tersebut juga mempertanyakan dugaan keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas pertambangan. Menurut Peter, seluruh pihak yang diduga melakukan pelanggaran harus diproses berdasarkan aturan yang sama, tanpa melihat latar belakang maupun status.

Ia menilai konsistensi penegakan hukum penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dukungan terhadap Satgas PKH, kata Peter, akan tetap diberikan sepanjang proses penertiban dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.