Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Maryani Sabran, menyoroti masih tingginya persentase jalan kabupaten/kota yang kondisinya belum mantap. Dari total sekitar 14.565,03 kilometer jalan kabupaten/kota, baru 38,44 persen yang masuk kategori mantap, sementara 61,56 persen lainnya masih dalam kondisi belum mantap.
“Kalteng ini wilayahnya memang luas. Tapi jangan sampai karena luas wilayah, masyarakat di pedalaman, pesisir, perbatasan, dan daerah terpencil justru menerima pelayanan publik yang lebih rendah,” kata Maryani, dikutip Sabtu (26/9/2026).
Menurut Maryani, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan pembangunan infrastruktur, khususnya antara jaringan jalan provinsi dengan ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Ia menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar pembangunan infrastruktur dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.
Politikus Fraksi PDI Perjuangan tersebut mengatakan, luas wilayah Kalteng yang mencakup kawasan pedalaman, pesisir, perbatasan hingga daerah terpencil tidak boleh menjadi alasan bagi masyarakat di wilayah tersebut untuk mendapatkan akses infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih rendah.
Ia menilai pemerataan pembangunan infrastruktur harus ditempatkan sebagai salah satu indikator penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Sebab, kondisi jalan tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.
“Kalau melihat datanya, dari sekitar 14.565 kilometer jalan kabupaten/kota, yang mantap baru 38,44 persen. Artinya masih ada sekitar 61,56 persen yang kondisinya belum mantap,” ucapnya.
Maryani menjelaskan, kualitas jalan memiliki keterkaitan langsung dengan distribusi kebutuhan pokok serta kelancaran arus barang dari daerah produksi menuju pusat perdagangan. Kondisi jalan yang belum memadai dapat membuat mobilitas masyarakat menjadi lebih sulit dan distribusi barang tidak berjalan optimal.
Terlebih, sebagian masyarakat Kalteng masih menggantungkan aktivitas ekonominya pada sektor perkebunan, pertanian, perikanan serta berbagai usaha yang berada jauh dari pusat perkotaan. Akses jalan yang kurang baik dapat berdampak terhadap biaya transportasi dan waktu tempuh masyarakat.
“Jalan itu bukan hanya soal orang bisa lewat atau tidak. Ini berkaitan dengan distribusi barang, mobilitas masyarakat, sampai bagaimana hasil produksi dari daerah bisa dibawa dan dijual ke pasar,” jelasnya.
Karena itu, Maryani meminta pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota memberikan perhatian serius terhadap kondisi jalan yang belum mantap. Menurutnya, pembangunan tidak seharusnya hanya berorientasi pada wilayah yang mudah dijangkau atau memiliki aktivitas ekonomi tinggi.
Ia mendorong pemerintah melakukan pemetaan kondisi jalan secara menyeluruh untuk menentukan ruas yang paling membutuhkan penanganan. Prioritas tersebut, kata dia, dapat disusun berdasarkan tingkat kerusakan serta manfaat ruas jalan bagi masyarakat.
Selain itu, Maryani berharap anggaran infrastruktur tidak hanya diarahkan untuk mempertahankan kondisi jalan yang sudah baik, tetapi juga digunakan untuk mengurangi kesenjangan akses di wilayah yang selama ini masih tertinggal.
“Bagaimana kita bisa bicara pertumbuhan ekonomi kalau jalan yang menjadi urat nadi distribusi barang dan mobilitas masyarakat masih belum layak,” ujarnya.
Bagi Maryani, pembangunan jalan pada akhirnya bukan hanya berkaitan dengan pembangunan badan jalan dan jembatan. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat di seluruh wilayah Kalteng memiliki akses yang relatif setara terhadap pelayanan publik dan peluang ekonomi.
