Jakarta, Gesuri.id -Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Yulius Setiarto, mendorong DPR RI segera menginisiasi Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, mekanisme tersebut menjadi jalur politik-konstitusional yang dapat ditempuh DPR dengan berlandaskan pada putusan lembaga peradilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 dapat menjadi bahan bagi DPR untuk mengambil langkah politik-konstitusional, ujar Yulius, Senin (9/11/2026).

Yulius menilai DPR tidak perlu kembali melakukan pemeriksaan faktual terhadap dokumen maupun bukti yang sebelumnya telah menjadi bagian dari proses persidangan di MK dan MA. Ia menegaskan, putusan kedua lembaga peradilan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi DPR untuk mengambil langkah melalui mekanisme konstitusional.

DPR perlu segera mengambil langkah melalui mekanisme Hak Menyatakan Pendapat. Putusan MK dan MA yang telah ada dapat menjadi dasar untuk membawa persoalan ini ke jalur konstitusional, imbuh Yulius.

Meski mendorong pengajuan HMP, Yulius mengingatkan bahwa langkah tersebut tidak serta-merta membuat DPR memiliki kewenangan untuk memberhentikan Wakil Presiden. Seluruh proses tetap harus berjalan sesuai dengan ketentuan konstitusi, khususnya Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.