Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Yulius Setiarto, mendorong DPR RI segera menginisiasi Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, mekanisme tersebut menjadi jalur politik-konstitusional yang dapat ditempuh DPR dengan berlandaskan pada putusan lembaga peradilan.
"Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 dapat menjadi bahan bagi DPR untuk mengambil langkah politik-konstitusional," ujar Yulius, Senin (9/11/2026).
Yulius menilai DPR tidak perlu kembali melakukan pemeriksaan faktual terhadap dokumen maupun bukti yang sebelumnya telah menjadi bagian dari proses persidangan di MK dan MA. Ia menegaskan, putusan kedua lembaga peradilan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi DPR untuk mengambil langkah melalui mekanisme konstitusional.
“DPR perlu segera mengambil langkah melalui mekanisme Hak Menyatakan Pendapat. Putusan MK dan MA yang telah ada dapat menjadi dasar untuk membawa persoalan ini ke jalur konstitusional,” imbuh Yulius.
Meski mendorong pengajuan HMP, Yulius mengingatkan bahwa langkah tersebut tidak serta-merta membuat DPR memiliki kewenangan untuk memberhentikan Wakil Presiden. Seluruh proses tetap harus berjalan sesuai dengan ketentuan konstitusi, khususnya Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
“Langkah ini bukan untuk mendahului kewenangan MK maupun MPR. Semua tahapan harus dijalankan sesuai konstitusi agar tidak terjadi pelanggaran terhadap mekanisme hukum yang berlaku,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yulius menilai pembentukan penyelidikan baru yang hanya mengulang pemeriksaan dokumen justru berpotensi memperpanjang ketidakpastian hukum. Karena itu, ia meminta DPR berani menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk membawa persoalan tersebut ke tahap penyelesaian yang lebih jelas.
“Yang diperlukan sekarang adalah keberanian DPR menjalankan kewenangan konstitusionalnya. Jangan sampai persoalan ini terus menggantung tanpa kejelasan penyelesaian,” ucapnya.
Namun, Yulius menekankan bahwa pengajuan Hak Menyatakan Pendapat tetap harus memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam tata tertib DPR. Persyaratan tersebut mencakup dukungan anggota, proses pembahasan, hingga persetujuan dalam rapat paripurna.
Apabila DPR menyampaikan pendapat mengenai dugaan tidak terpenuhinya persyaratan jabatan Wakil Presiden, pendapat tersebut selanjutnya harus diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Jika dugaan tersebut dinyatakan terbukti, proses berikutnya diteruskan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengambil keputusan sesuai ketentuan konstitusi.
Yulius berharap seluruh lembaga negara dapat menjalankan kewenangan masing-masing secara terbuka, tegas, dan tetap berpedoman pada aturan hukum yang berlaku. Menurutnya, kepastian hukum menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
“Tujuan akhirnya adalah menghadirkan kepastian hukum dan menjaga kepercayaan publik. Karena itu, setiap lembaga negara harus menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai konstitusi,” pungkasnya.
