Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta pemerintah untuk proaktif dalam menanggapi fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang kian mengkhawatirkan.

Ia menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam upaya menyejahterakan rakyat, terutama di tengah lonjakan angka PHK.

Tujuan reformasi adalah untuk mencari demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Demokrasi tidak boleh berhenti di bilik suara melainkan harus sampai menyentuh dapur rakyat. Dalam hal demokrasi ekonomi, ini termasuk perlindungan terhadap masyarakat pekerja, kata Puan Maharani, Rabu (21/5).

Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, hingga 20 Mei 2025 tercatat sebanyak 26.454 pekerja menjadi korban PHK.

Angka tersebut menunjukkan lonjakan signifikan dibandingkan sebelumnya, dan menjadi sorotan serius Ketua DPR RI.