Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta pemerintah untuk proaktif dalam menanggapi fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang kian mengkhawatirkan.
Ia menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam upaya menyejahterakan rakyat, terutama di tengah lonjakan angka PHK.
"Tujuan reformasi adalah untuk mencari demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Demokrasi tidak boleh berhenti di bilik suara melainkan harus sampai menyentuh 'dapur' rakyat. Dalam hal demokrasi ekonomi, ini termasuk perlindungan terhadap masyarakat pekerja,” kata Puan Maharani, Rabu (21/5).
Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, hingga 20 Mei 2025 tercatat sebanyak 26.454 pekerja menjadi korban PHK.
Angka tersebut menunjukkan lonjakan signifikan dibandingkan sebelumnya, dan menjadi sorotan serius Ketua DPR RI.
Puan menilai, kenaikan angka PHK tidak sekadar statistik, namun menjadi peringatan nyata atas krisis ketenagakerjaan yang semakin parah.
Ia mendorong pemerintah merespons fenomena ini dengan strategi yang konkret dan terukur.
"Karena demokrasi tidak hanya menjamin hak dalam lapangan politik, tetapi juga hak dalam lapangan ekonomi yaitu hak untuk makmur dan hidup sejahtera," tegas mantan Menko PMK itu.
Lebih jauh, Puan meminta pemerintah segera mempersiapkan langkah mitigasi yang jelas guna mengantisipasi lonjakan pengangguran.
Menurutnya, tidak cukup hanya menunggu badai PHK berlalu tanpa membuka payung perlindungan bagi jutaan tenaga kerja.
"Harus ada program padat karya yang digelorakan, relokasi atau pelatihan ulang untuk pekerja terdampak, dan intensifikasi dialog yang melibatkan semua pemangku kepentingan," ungkapnya.
Puan juga menyoroti tantangan struktural yang selama ini menjadi penghambat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk kesenjangan yang masih dialami oleh para pekerja.
Ia menyatakan bahwa DPR RI siap mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat.
"Yang paling pokok saat ini adalah menyelesaikan masalah Ekonomi: bagaimana pendapatan rakyat harus ditingkatkan; lapangan kerja tersedia; rakyat dapat memiliki sumber penghidupan untuk sejahtera," ucapnya.
"DPR RI, melalui fungsi konstitusionalnya, akan mendukung setiap kebijakan negara yang dapat memberikan jalan bagi rakyat untuk menemukan solusi dalam bidang ekonomi; sehingga rakyat hidup nyaman, tentram, dan sejahtera," sambungnya.
Ia menegaskan pentingnya kerja sama seluruh pihak dalam menghadapi badai PHK yang tengah melanda. Menurut Puan, negara tidak boleh abai terhadap rakyat yang kehilangan pekerjaan, dan harus bertindak nyata.
“Membangun Indonesia yang besar ini, membutuhkan kerja bersama seluruh anak bangsa,” ungkap cucu Bung Karno tersebut.
“Dan negara tidak boleh lagi menjadi penonton ketika rakyatnya terpuruk kehilangan pekerjaan. Kerja bersama dibutuhkan untuk memastikan adanya kebijakan konkret yang menyelamatkan tenaga kerja Indonesia,” pungkasnya.
Sumber: m.kumparan.com
