​Jakarta, Gesuri.id Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino Kurniawan, melayangkan kritik keras terhadap operasional perusahaan teknologi global di tanah air. Di tengah lonjakan nilai ekonomi digital Indonesia yang menembus Rp1.690 triliun, kontribusi fiskal dari para raksasa asing tersebut dinilai masih sangat minim dan tidak berkeadilan.

​Harris menegaskan bahwa Indonesia kini menghadapi pekerjaan rumah besar terkait kedaulatan digital. Pasalnya, banyak platform lintas negara yang meraup keuntungan luar biasa dari pasar domestik, namun tetap menyimpan data pengguna di luar negeri dan menyetor pajak yang jauh dari kata proporsional.

​Membangun pusat data itu sangat mahal, tetapi yang memanfaatkannya sedikit karena tidak ada kewajiban bagi para pemain global untuk menempatkan datanya di Indonesia, ujar Harris dalam Diseminasi Hasil Studi Tata Kelola Industri Over-the-Top (OTT) di Indonesia, Selasa (2/6).

Baca:GanjarBeri Kunci Untuk Dapatkan Pekerjaan Bagi Generasi Muda

​Menurut Harris, alasan keterbatasan infrastruktur yang sering dipakai perusahaan asing untuk menghindari lokalisasi data sudah tidak relevan. Saat ini, kapasitas pusat data (data center) di dalam negeri sudah sangat memadai dan siap menampung ketatnya arus data industri. Kondisi tanpa kewajiban ini dinilai menciptakan ketimpangan serius bagi pelaku industri digital domestik yang telah berinvestasi besar.