Jakarta, Gesuri.id — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menjuluki jurnalis, pengamat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai "Londo Ireng" memicu gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, menilai pelabelan tersebut berpotensi mendelegitimasi kritik serta pengawasan publik terhadap pemerintah.
Baca: Prabowo Sebut Hati PDI Perjuangan Sama dengan Pemerintah
Andreas mengungkapkan kritik dari pers, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil merupakan elemen vital dalam mekanisme checks and balances sebuah negara demokrasi.
Oleh karena itu, pemerintah diimbau untuk tidak merespons masukan publik dengan stigma negatif.
"Kritik bukan bentuk pengkhianatan, melainkan bagian dari proses demokrasi. Pemerintah harus membuktikan bahwa mereka tidak anti-kritik dengan cara melindungi kebebasan pers, menjamin ruang masyarakat sipil, dan menjawab masukan melalui data serta perbaikan kebijakan—bukan dengan pelabelan," ujar Andreas.
Politikus PDI Perjuangan tersebut menegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen mengawal kebebasan berpendapat dan kebebasan pers sebagai hak konstitusional warga negara.
Baca: Ganjar Bangga dengan Kualitas Bahan Aspal Karya Anak Bangsa
Menurutnya, pemerintah seharusnya merespons dinamika publik lewat keterbukaan informasi dan transparansi data, bukan melalui serangan verbal atau tuduhan yang berisiko membungkam partisipasi masyarakat.
Isu ini menjadi perhatian serius Komisi XIII DPR RI karena berkaitan langsung dengan jaminan hak asasi manusia (HAM), perlindungan ruang sipil, dan kebebasan pers. Fraksi PDIP mendesak pemerintah untuk mewujudkan komitmen kebebasan berdemokrasi secara nyata melalui sikap dan kebijakan yang inklusif
