Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, mengkritisi rencana pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dalam rapat kerja bersama Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Joko Juliantono, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9).

Dalam rapat yang juga menjadi pertemuan perdana Ferry sebagai menteri usai dilantik Presiden Prabowo Subianto, Rieke menyuarakan sejumlah kekhawatiran. Salah satunya adalah potensi KDMP hanya menjadi alat distribusi bagi komoditas milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk produk impor seperti beras dan gula.

Kita tidak menginginkan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini hanya dijadikan alat untuk mendistribusikan komoditas-komoditas yang berasal dari BUMN, apalagi itu adalah komoditas impor, kata Rieke.

Ia juga menyoroti soal transparansi dan efisiensi anggaran dalam digitalisasi koperasi. Rieke menilai adanya potensi pemborosan anggaran, seperti biaya aplikasi digital yang dibebankan ke koperasi dengan kisaran harga mulai dari Rp400 ribu hingga Rp800 ribu per bulan. Menurutnya, sistem aplikasi seharusnya terpusat dan tidak dibebankan secara individual ke setiap koperasi.

Rieke bahkan mencurigai adanya potensi penyisipan keuntungan dari beberapa BUMN dalam struktur anggaran KDMP.