Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, mengkritisi rencana pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dalam rapat kerja bersama Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Joko Juliantono, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9).
Dalam rapat yang juga menjadi pertemuan perdana Ferry sebagai menteri usai dilantik Presiden Prabowo Subianto, Rieke menyuarakan sejumlah kekhawatiran. Salah satunya adalah potensi KDMP hanya menjadi alat distribusi bagi komoditas milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk produk impor seperti beras dan gula.
"Kita tidak menginginkan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini hanya dijadikan alat untuk mendistribusikan komoditas-komoditas yang berasal dari BUMN, apalagi itu adalah komoditas impor," kata Rieke.
Ia juga menyoroti soal transparansi dan efisiensi anggaran dalam digitalisasi koperasi. Rieke menilai adanya potensi pemborosan anggaran, seperti biaya aplikasi digital yang dibebankan ke koperasi dengan kisaran harga mulai dari Rp400 ribu hingga Rp800 ribu per bulan. Menurutnya, sistem aplikasi seharusnya terpusat dan tidak dibebankan secara individual ke setiap koperasi.
Rieke bahkan mencurigai adanya potensi "penyisipan keuntungan" dari beberapa BUMN dalam struktur anggaran KDMP.
Ia menyebut, dari simulasi penghitungan sementara, penerimaan dari pembayaran aplikasi digital oleh ribuan koperasi bisa mencapai puluhan miliar rupiah yang masuk ke perusahaan BUMN.
"Bayangkan saja, belum apa-apa sudah ada pemasukan, misalnya Rp400 ribu dikali 8.000 saja sudah Rp36 miliar. Kemudian PT Pos bisa dapat sekitar Rp40 miliar,” kata Rieke merujuk pada dokumen CAPEX dan OPEX KDMP yang ia pelajari.
Selain itu, Rieke menegaskan bahwa pendirian gudang distribusi untuk KDMP juga perlu diperjelas. Ia mempertanyakan apakah Kementerian Koperasi akan membangun gudang baru atau memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada di berbagai daerah.
Rieke juga mewanti-wanti agar program ini tidak menjadi "klinik penyembuh keuangan" bagi BUMN yang bermasalah.
"Jangan sampai ini ada upaya-upaya selundupan. Koperasi Desa Merah Putih ini dijadikan klinik untuk menyehatkan keuangan BUMN. Ini nggak fair," ujarnya.
Ia juga mendorong agar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dilibatkan dalam pengawasan pelaksanaan KDMP dan meminta agar anggaran lembaga tersebut ditambah untuk mendukung fungsinya.
Meski demikian, Rieke tetap menyatakan dukungannya terhadap konsep dasar KDMP. Namun, ia menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat, penggunaan anggaran yang transparan, dan komitmen untuk memastikan koperasi tidak menjadi kepanjangan tangan bisnis BUMN.
