Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan,RomySoekarnomengusulkan agar penamaanIbuKotaNusantara(IKN) tidak hanya sebagai ibu kota politik, tetapi diperjelas menjadi ibu kota politik dan pemerintahan.

Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama OtoritaIKN, Kemenpan RB, BKN, dan Kemendagri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Romy menilai istilah ibu kota politik terkesan kurang lengkap dan berpotensi menimbulkan salah persepsi mengenai fungsiIKN.

OIKN, saya punya ide, Pak Bas. Kalau ibu kota politik tidak ada nama pemerintahannya, kurang pas. Mestinya ibu kota politik dan pemerintahan, kata Romy.

Ia menambahkan bahwa istilah politik saja dapat memunculkan kesan sempit. Kalau politik, nanti isinya partai politik semua. Kalau ibu kota politik dan pemerintahan artinya isinya kementerian/lembaga, ujar Romy.