Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Deddy Sitorus merespons ajakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan menyatakan kesiapannya, namun menekankan perbedaan peran antara lembaga eksekutif dan legislatif.
"Wah, dengan senang hati. IKN itu tetanggaan dengan dapil saya, jadi tak perlu ongkos mahal-mahal buat ke dapil. Masalahnya, Pak Wapres itu mungkin gak ngerti nature dan bedanya cabang eksekutif dengan cabang legislatif," kata Deddy, dikutip Sabtu (11/4).
Deddy menjelaskan dirinya bukan bagian dari cabang eksekutif seperti menteri atau kepala lembaga yang memiliki dukungan perangkat birokrasi dan anggaran dalam menjalankan tugas di IKN.
"Usulan saya itu serius, gedung-gedung eksekutif yang sudah dibangun itu harus dimanfaatkan agar tidak masuk kategori pemborosan," ucapnya.
Ia menambahkan di IKN telah tersedia berbagai fasilitas untuk presiden, wakil presiden, hingga menteri koordinator beserta perangkat pendukungnya, sehingga perlu dimanfaatkan secara optimal.
"Kalau tidak memungkinkan semua dalam satu kementerian, bisa satu atau dua kedirjenan. Masa iya uang negara yg sudah habis ratusan triliun tidak dimanfaatkan?" ujarnya.
Menurutnya, tidak menjadi persoalan jika DPR berkantor di IKN, namun pelaksanaannya harus mempertimbangkan mekanisme kerja legislatif yang bersifat kolektif bersama mitra kerja dari unsur eksekutif.
"Misalnya, kalau komisi 2 ke sana maka harus ada unsur Kemendagri, Kementerian ATR/BPN, KPU, Bawaslu, Men-PAN/RB dan yg lainya di sana. Jika tidak, di sana itu mau ngapain?" ucapnya.
Deddy juga menilai hingga saat ini infrastruktur untuk lembaga legislatif dan yudikatif di IKN belum tersedia, sehingga belum memungkinkan bagi DPR untuk berkantor secara penuh di sana.
"Jadi saya sarankan agar Pak Wapres ngajak kementerian dan atau lembaga pemerintahan mana yang relevan diajak ke sana. Ke sana itu buat kerja, bukan menyepi," pungkasnya.
