Jakarta, Gesuri.id - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah berharap efektivitas pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) mampu hadirkan BUMN yang kuat, kredibel, dan transparan.

Penguatan institusi BUMN melalui prinsip Good Corporate Governance ini diharapkan akan seperti perusahaan nasional di beberapa negara, seperti Temasek di Singapura, Tiongkok, dan India.

Namun, justru yang terjadi dari tahun ke tahun, BUMN kita khususnya di BUMN karya memang agak sedikit banyak masalah. Masalah pokoknya bahwa kami setuju terhadap PMN itu diberikan, akan tetapi persetujuan kami itu sesungguhnya dalam kerangka penguatan modal, equity-nya BUMN. Namun, karena benturan dngan berbagai kepentingan politik, sehingga pada saat yang sama ada program Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tidak bisa kami hindari, seperti tol laut, lalu tol Trans Sumatera, yang itu akhirnya memang memerlukan dana yang besar, jelas Said dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Anggota Dewan Pakar Komite Nasional Kebijakan Governance Ahmad Daniri dan Associate Partner BUMN Research Group LMUI Toto Pranoto, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (10/2).

Baca:Radikalisme dan Tantangan Kebangsaan