Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mendesak, adanya evaluasi menyeluruh soal sistem penyaluran dan database penerima bansos.

Ia menekankan, pemerintah perlu memastikan bahwa bansos harus diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Hal ini menyusul Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 571 ribu lebih nomor induk kependudukan (NIK) penerima bantuan sosial terindikasi judi online, korupsi hingga pendanaan terorisme.

Baca:GanjarHarap Kepemimpinan Gibran Bisa Teruji