Pangkalpinang, Gesuri.id — Masalah tumpang-tindih data penerima bantuan sosial (bansos) kerap menjadi polemik di masyarakat.
Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Elvi Diana, meminta Badan Pusat Statistik (BPS) lebih aktif menggandeng jajaran pemerintah tingkat bawah saat menggelar sensus penduduk maupun ekonomi.
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, jajaran kelurahan dan desa—mulai dari lurah, kepala desa, hingga ketua RT/RW adalah pemangku kepentingan (stakeholder) kunci.
Merekalah yang paling mengetahui dinamika serta kondisi riil warga di lingkungannya.
"Kami berharap BPS di semua tingkatan, baik pusat maupun daerah, tidak berjalan sendiri. Tolong tingkatkan koordinasi dengan jajaran di tingkat bawah agar hasil pendataan lebih valid," tegas Elvi, Senin (26/10).
Ia menambahkan, pendataan yang presisi sangat menentukan keadilan penyaluran bansos, khususnya bagi masyarakat yang terdaftar dalam Desil 1 hingga 10.
Dengan koordinasi yang solid, celah kesalahan pendataan dan potensi bantuan salah sasaran dapat ditekan semaksimal mungkin.
