Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mendesak, adanya evaluasi menyeluruh soal sistem penyaluran dan database penerima bansos.
Ia menekankan, pemerintah perlu memastikan bahwa bansos harus diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Hal ini menyusul Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 571 ribu lebih nomor induk kependudukan (NIK) penerima bantuan sosial terindikasi judi online, korupsi hingga pendanaan terorisme.
Baca: Ganjar Harap Kepemimpinan Gibran Bisa Teruji
“Menindaklanjuti itu sebagaimana komitmen Ketua DPR Ibu Puan Maharani, saya menegaskan dan menekankan untuk memastikan bansos hanya diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan-yang mengikuti aturan dan tidak menyalahgunakan bantuan untuk judi atau kegiatan lainnya,” jelas Selly kepada wartawan di Jakarta, Jumat,(11/7).
Selain itu, kata Selly, perlunya evaluasi menyeluruh kepada sistem penyaluran dan database penerima temuan dari satu bank yang menunjukkan ±500 ribu NIK diduga untuk judi online dan 100 NIK terkait pendanaan terorisme.
“Dengan total transaksi hampir Rp900 miliar hingga Rp1 triliun, menuntut evaluasi menyeluruh pada sistem penyaluran bansos,” tegas dia.
Selly mengatakan persoalan bansos juga tidak hanya merujuk pada temuan PPATK, bisa jadi ada kesalahan data. Misalnya, kata dia, bansos yang tak kunjung cair sejak 2018 serta ketidaksesuaian data penerima berdasarkan desil.
Baca: Ganjar Pranowo Ajak Kepala Daerah Praktek Pancasila
“Belum lagi kaitannya dengan Kemenkes, saat ini banyak ditemukan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan PIB penerima bansos dicabut hanya karena banyak dari mereka yang dalam 3 bulan tidak berobat ke puskesmas,” ucapnya.
Karena itu, Selly meminta audit menyeluruh terhadap 4 bank penyalur bansos. Dia juga minta agar Kementerian Sosial bersama PPATK, OJK, dan Himbara segera menyelesaikan identifikasi, diikuti pemblokiran rekening, pencabutan bansos, dan pengalihan bantuan ke keluarga yang lebih berhak
“Melalui transparansi dan edukasi publik bisa mengurangi tidak menimbulkan stigma, penting memberikan edukasi dan transparansi soal siapa saja yang dicoret serta alur prosesnya. Selain itu, Komisi VIII mendorong sosialisasi bahwa dana bansos adalah hak masyarakat kurang mampu, bukan untuk judi online atau hal negatif lain,” tandasnya.
