Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyoroti persoalan carut-marut kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang kerap bermuara pada masalah data.

Dia menegaskan persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari belum solidnya tata kelola Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digunakan sebagai basis penetapan penerima bantuan sosial dan jaminan sosial.

Persoalan PBI BPJS Kesehatan ini hampir selalu berulang, dan akarnya ada di data. Banyak masyarakat yang seharusnya masih berhak justru dinonaktifkan, sementara di sisi lain ada yang tidak tepat sasaran, kata Selly di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/2).

Baca:GanjarPranowo Tak Ambil Pusing Elektabilitas Ditempel Ketat

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan DTSEN kerap disalahpahami sebagai data milik tunggal Kementerian Sosial. Padahal, menurutnya, data tersebut merupakan hasil kerja bersama lintas kementerian dan lembaga, dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengolahan dan penetapan desil kesejahteraan.