Cirebon, Gesuri.id Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon segera menyelaraskan regulasi pembinaan pondok pesantren dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
Langkah strategis ini dinilai krusial guna memperkuat fondasi pembinaan sekaligus mengakselerasi pengembangan pesantren di daerah.
Baca:Ganjar Pranowo Ajak Warga Magelang Pilah Sampah
Penegasan tersebut disampaikan Selly saat menggelar forum halaqah yang dihadiri perwakilan dari 500 pondok pesantren di Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon, Jumat (13/11/2026). Forum ini menjadi ruang dialog terbuka untuk memetakan berbagai tantangan nyata yang dihadapi dunia pesantren saat ini.
Dalam pertemuan tersebut, Selly menyoroti tiga isu krusial yang harus segera mendapat perhatian serius, yakni percepatan digitalisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta penguatan kemandirian ekonomi pesantren.