Yogyakarta, Gesuri.id – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, meminta aparat kepolisian mengedepankan pendekatan humanis dan profesional dalam menangani aksi demonstrasi.
Ia menegaskan bahwa kampus harus tetap menjadi ruang aman bagi mahasiswa untuk belajar, menyampaikan pendapat, dan mengembangkan kebebasan akademik.
Pernyataan tersebut disampaikan Esti menyusul kericuhan antara aparat keamanan dan massa aksi di Yogyakarta pada 10 November 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Ia menilai penanganan demonstrasi harus tetap berlandaskan hukum serta menghormati hak asasi manusia (HAM).
"Kita menolak keras segala bentuk kekerasan, termasuk dalam penanganan aksi demonstrasi. Aparat keamanan seharusnya mengutamakan langkah-langkah humanis dan persuasif," kata Esti, Sabtu (14/11/2026).
Kericuhan dilaporkan terjadi pada malam hari ketika sebagian massa masih bertahan di lokasi demonstrasi. Dalam peristiwa tersebut, aparat menggunakan gas air mata dan meriam air atau water cannon, sementara sejumlah massa dilaporkan melempari petugas menggunakan batu dan kembang api.
Rekaman kejadian juga beredar di media sosial, termasuk situasi di sekitar Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM).
Menanggapi peristiwa tersebut, Esti meminta Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memastikan seluruh proses penegakan hukum berjalan secara transparan dan profesional. Ia juga menekankan pentingnya memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat yang masih menjalani proses hukum.
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam pemberitaan mengenai insiden tersebut, sebanyak 157 orang sempat diamankan kepolisian. Polda DIY kemudian menyatakan telah memulangkan 154 orang, termasuk 22 anak di bawah umur. Sementara itu, tiga orang lainnya masih ditahan dengan alasan hukum yang berbeda.
UGM juga menyampaikan bahwa delapan mahasiswanya termasuk di antara mereka yang sempat diamankan.
Esti meminta kepolisian membuka akses informasi kepada pihak perguruan tinggi agar kampus dapat mengetahui kondisi mahasiswa yang terdampak sekaligus memberikan pendampingan sesuai kebutuhan.
"Pendampingan hukum tetap harus diberikan bagi mereka yang masih ditahan. Penegak hukum juga perlu membuka akses bagi perguruan tinggi yang mahasiswanya ditahan itu," jelasnya.
Selain itu, Esti meminta Polri mengusut secara terbuka dugaan keterlibatan kelompok massa tidak dikenal yang diduga melakukan tindakan anarkis setelah aksi penyampaian aspirasi berlangsung.
Menurutnya, penyelidikan perlu dilakukan untuk memastikan identitas pihak-pihak yang terlibat serta mengungkap kronologi kericuhan secara menyeluruh.
Minta Dugaan Penangkapan Sewenang-wenang Diusut
Esti juga menyoroti laporan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta terkait dugaan penangkapan secara acak dan sporadis setelah demonstrasi berlangsung. Ia meminta laporan tersebut diperiksa dengan mencocokkan keterangan mahasiswa, saksi, serta rekaman kejadian.
Berdasarkan pengaduan yang diterima LBH Yogyakarta, sejumlah peserta aksi dan warga dilaporkan mengalami penangkapan serta luka-luka yang membutuhkan penanganan medis. LBH Yogyakarta juga menerima laporan mengenai sejumlah orang yang sempat belum diketahui keberadaannya setelah kericuhan meluas dari kawasan Gedung DPRD DIY ke sejumlah wilayah Kota Yogyakarta.
Esti menegaskan, kepolisian harus mampu membedakan pihak yang diduga melakukan kekerasan dengan peserta demonstrasi yang menyampaikan aspirasi secara damai, masyarakat yang melintas, maupun warga yang berada di sekitar lokasi kejadian.
Ia juga meminta setiap dugaan tindakan kekerasan terhadap peserta demonstrasi diperiksa secara objektif. Menurutnya, aparat berkewajiban memastikan warga yang mengalami luka mendapatkan pertolongan medis.
Esti turut menyayangkan adanya penangkapan terhadap anak di bawah umur. Meskipun sebagian telah dipulangkan, ia menilai perlindungan terhadap anak harus menjadi perhatian dalam setiap proses penegakan hukum.
Soroti Penggunaan Gas Air Mata di Sekitar Kampus UGM
Persoalan lain yang menjadi perhatian Esti adalah laporan penggunaan gas air mata di sekitar pintu masuk kampus UGM saat aparat menangani kericuhan.
Ia meminta kepolisian memberikan penjelasan mengenai lokasi, alasan, serta prosedur penggunaan gas air mata, mengingat kawasan tersebut merupakan lingkungan pendidikan dan terdapat fasilitas kesehatan berupa instalasi gawat darurat (IGD) rumah sakit di sekitar Bundaran UGM.
Sebelumnya, UGM menyampaikan keberatan terhadap pengerahan aparat dalam jumlah besar di sejumlah titik strategis kampus yang dinilai berpotensi menimbulkan intimidasi terhadap sivitas akademika.
Di sisi lain, kepolisian menyatakan gas air mata ditembakkan ke arah timur Bundaran UGM dan bukan ke dalam lingkungan kampus. Menurut keterangan kepolisian, tindakan tersebut dilakukan karena petugas menghadapi tekanan dari massa yang melakukan perusakan.
Menanggapi perbedaan keterangan tersebut, Esti meminta dilakukan verifikasi bersama pihak universitas agar fakta di lapangan dapat diketahui secara jelas.
"Perbedaan keterangan mengenai lokasi tindakan perlu diselesaikan melalui verifikasi bersama universitas. Penjelasan harus mencakup alasan pengerahan, kebutuhan pengamanan, dan dampaknya terhadap keselamatan sivitas," tuturnya.
Ia menegaskan, keberadaan aparat di sekitar perguruan tinggi harus didasarkan pada kebutuhan pengamanan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Esti, mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan harus tetap memiliki ruang yang aman untuk menjalankan aktivitas akademik, bekerja, berorganisasi, serta menyampaikan pandangan.
Ia juga mendukung langkah UGM menelusuri keberadaan mahasiswa yang terdampak, termasuk mereka yang sempat kehilangan kontak maupun diduga masih menjalani proses hukum.
"Saya sangat sepakat dan mendukung penuh sikap Universitas Gadjah Mada (UGM) bahwa kampus harus selalu menjadi ruang yang aman bagi kebebasan berpikir, bersuara, berorganisasi, dan mengembangkan ilmu pengetahuan," ungkapnya.
Esti turut mendukung kemungkinan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen oleh UGM untuk mengungkap secara menyeluruh kronologi kericuhan, termasuk memeriksa dugaan pelanggaran prosedur pengamanan dan keberadaan aparat di lingkungan kampus.
Dorong Pendampingan dan Pemulihan Mahasiswa
Selain meminta evaluasi terhadap penanganan demonstrasi, Esti menyatakan akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian, untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan hak-hak mahasiswa yang terdampak.
Ia juga mendorong Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) memfasilitasi kerja sama ant perguruan tinggi dalam memberikan bantuan kepada mahasiswa yang membutuhkan pendampingan hukum, perawatan medis, maupun pemulihan psikologis.
Menurutnya, perguruan tinggi perlu memberikan penyesuaian kegiatan akademik sesuai kondisi mahasiswa agar mereka tetap memperoleh hak pendidikan selama menjalani proses pendampingan dan pemulihan.
"Penyesuaian kegiatan akademik perlu diberikan berdasarkan keadaan mahasiswa agar proses pendampingan tidak menghilangkan kesempatan belajar mereka," ucapnya.
Menutup pernyataannya, Esti mengingatkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dihormati dan dilindungi.
Ia berharap seluruh pihak dapat menjaga persatuan dengan mengedepankan prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap HAM.
"Demokrasi harus memberi ruang bagi aspirasi, bukan kekerasan. Serta kampus harus tetap menjadi tempat yang aman bagi generasi penerus bangsa," pungkasnya.
