Cirebon, Gesuri.id — Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon segera menyelaraskan regulasi pembinaan pondok pesantren dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
Langkah strategis ini dinilai krusial guna memperkuat fondasi pembinaan sekaligus mengakselerasi pengembangan pesantren di daerah.
Baca: Ganjar Pranowo Ajak Warga Magelang Pilah Sampah
Penegasan tersebut disampaikan Selly saat menggelar forum halaqah yang dihadiri perwakilan dari 500 pondok pesantren di Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon, Jumat (13/11/2026). Forum ini menjadi ruang dialog terbuka untuk memetakan berbagai tantangan nyata yang dihadapi dunia pesantren saat ini.
Dalam pertemuan tersebut, Selly menyoroti tiga isu krusial yang harus segera mendapat perhatian serius, yakni percepatan digitalisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta penguatan kemandirian ekonomi pesantren.
Menurutnya, lembaga pendidikan berbasis keagamaan ini harus mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi tanpa menggerus jati diri dan nilai-nilai luhurnya.
“Pondok pesantren ini punya kekhasan yang harus tetap dipertahankan,” ujar Selly dalam keterangannya, Sabtu (14/11).
Dikawal ke Kementerian Agama
Seluruh aspirasi dan poin krusial yang mengemuka dalam halaqah tersebut dipastikan tidak hanya berhenti di tingkat daerah. Selly berkomitmen membawa hasil pembahasan ini ke meja rapat bersama Kementerian Agama RI di pusat agar dapat dirumuskan menjadi kebijakan yang konkret dan berpihak pada pesantren, khususnya di Kabupaten Cirebon.
Baca: Empat Keberhasilan Ganjar Pranowo Selama Menjadi Gubernur
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor. Pembinaan pesantren dinilai membutuhkan kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemkab Cirebon, hingga wakil rakyat di parlemen.
Dengan penyelarasan regulasi serta pendampingan yang berkelanjutan, ekosistem pendidikan pesantren di Kabupaten Cirebon diharapkan dapat tumbuh lebih optimal, berdaya saing, dan mandiri secara institusional.

















































































