Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, mengingatkan agar kewenangan penyadapan tidak digunakan secara bebas untuk mencari bukti permulaan dalam semua jenis perkara.
Ia mengusulkan pembatasan penyadapan hanya untuk empat kategori tindak pidana, yakni terorisme, narkotika, korupsi, dan ancaman keamanan negara. Menurutnya, pembatasan tersebut penting untuk melindungi privasi sebagai bagian dari hak warga negara dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan.
Tidak bisa penyadapan ini, perekaman ini dilakukan untuk mencari bukti permulaan. Tidak bisa. Kecuali perkara teroris, narkoba, korupsi, keamanan negara, kata Sudirta dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Senin (16/11/2026).
Politisi PDI Perjuangan itu meminta Polri memberikan pandangan mengenai batas penggunaan kewenangan penyadapan. Ia menilai, pengaturan tersebut perlu dirumuskan secara jelas agar penyadapan tidak menjadi instrumen yang dapat digunakan tanpa batas dan mengabaikan perlindungan hak privasi masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Sudirta juga mempertanyakan tujuan penyadapan yang selama ini dilakukan aparat penegak hukum. Ia ingin memastikan apakah penyadapan digunakan untuk menemukan bukti permulaan suatu tindak pidana atau justru menyempurnakan bukti permulaan yang telah dimiliki sebelumnya.