Jakarta, Gesuri.id - Komisi E DPRD Jawa Timur mendorong kesetaraan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Daerah (BPOPP) bagi SMA/SMK negeri maupun swasta serta sekolah luar biasa (SLB).

Kami terus berusaha supaya ada kesetaraan nilai (besaran) BPOPP sekolah negeri dan swasta, serta SLB. Jadi tidak ada negeri lebih banyak daripada swasta, kata Ketua Komisi E DPRD Jatim Sri Untari Bisowarno kepada wartawan di Surabaya Selasa (2/9/2025).

Upaya itu, sebutnya, sudah diterima kalangan eksekutif saat pembahasan Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Jatim 2025. Namun, dia mengakui jika kondisi fiskal Jawa Timur saat ini berkurang signifikan.

Tahun 2024 kita kan masih punya pendapatan sampai Rp23 triliun PAD-nya. Sekarang ini kan tinggal Rp17,4 triliun, karena kehilangan hampir Rp5 miliar akibat pajak opsen, jelasnya.

Baca:Pramono Pastikan Normalisasi Sungai Ciliwung Mulai Tahun 2026