Malang, Gesuri.id Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Kabupaten Malang mendesak pemerintah daerah setempat untuk mempercepat digitalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Langkah ini dinilai mendesak melalui penerapan sistem satu data daerah yang terintegrasi guna menekan risiko kebocoran anggaran.

​Dorongan tersebut disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Pandangan ini dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, Senin (15/6).

Baca:Kisah UnikGanjarPranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu

​Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Abdul Qodir, S.H., menegaskan bahwa optimalisasi PAD harus ditopang oleh sistem data yang kuat. Menurutnya, integrasi data akan membuat pengelolaan pendapatan daerah menjadi jauh lebih presisi dan transparan.