Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, mendorong pemerintah dan DPR segera membahas undang-undang khusus penyadapan. Regulasi ini diperlukan untuk memperjelas pihak yang berwenang, tujuan, prosedur, serta mekanisme pengawasan penyadapan.

Menurut TB Hasanuddin, aturan penyadapan saat ini masih tersebar dalam sejumlah undang-undang dengan mekanisme dan batas kewenangan yang berbeda. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseragaman pelaksanaan sekaligus membuka peluang penyalahgunaan kewenangan.

Intinya, kita belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur penyadapan secara komprehensif. Padahal, penyadapan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga berpotensi digunakan untuk kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Karena itu, kewenangan serta mekanismenya harus diatur secara jelas melalui undang-undang, ujar TB Hasanuddin, Kamis (12/11/2026).

Ia menjelaskan, urgensi pembentukan UU khusus Penyadapan memiliki landasan hukum, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 dan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006. Selain itu, Pasal 136 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mengatur bahwa penyadapan untuk kepentingan penyidikan diatur melalui undang-undang khusus.

Artinya, sudah ada landasan hukum untuk mendorong pembentukan undang-undang khusus penyadapan. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah dan DPR menindaklanjutinya, katanya.