​Pangkalpinang, Gesuri.id Masalah tumpang-tindih data penerima bantuan sosial (bansos) kerap menjadi polemik di masyarakat.

Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Elvi Diana, meminta Badan Pusat Statistik (BPS) lebih aktif menggandeng jajaran pemerintah tingkat bawah saat menggelar sensus penduduk maupun ekonomi.

​Menurut politisi PDI Perjuangan ini, jajaran kelurahan dan desamulai dari lurah, kepala desa, hingga ketua RT/RW adalah pemangku kepentingan (stakeholder) kunci.

Merekalah yang paling mengetahui dinamika serta kondisi riil warga di lingkungannya.

​Kami berharap BPS di semua tingkatan, baik pusat maupun daerah, tidak berjalan sendiri. Tolong tingkatkan koordinasi dengan jajaran di tingkat bawah agar hasil pendataan lebih valid, tegas Elvi, Senin (26/10).