Ambon, Gesuri.id Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Ambon, Lucky Leonard Upulatu Nikijuluw mengaku pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) sangat terdampak, untuk pembangunan di Kota Ambon, karena adanya pemotongan anggaran.

Selain itu, pemotongan TKD akan berimbas pada pengurangan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) ASN, yang awalnya 100 persen, menjadi 50 persen pada tahun 2026. Misalnya, jika TTP sebelumnya sebesar Rp 72 miliar, bisa menjadi Rp 36 miliar pada tahun 2026.

TKD adalah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

​Yang lebih parah, pemerintah pusat mendesak pemerintah daerah, untuk mengangkat pegawai honorer menjadi PPPK. Namun, pemerintah pusat hanya memberikan gaji untuk bulan pertama dan kedua tahun 2025, selanjutnya menjadi beban pemerintah daerah, kata Upulatu kepada wartawan, di Ambon, Rabu (12/11/2025).

Untuk itu, dia meminta pemerintah pusat, untuk mengevaluasi dan meninjau kembali pemotongan TKD ke kabupaten/kota.