Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Wiwin Sumrambah, menyoroti rencana pemerintah untuk menghapus klasifikasi beras medium dan premium. Wiwin menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama bagi konsumen dan petani.

Kebijakan yang akan menerapkan skema beras satu harga ini diklaim bertujuan menghapus praktik beras oplosan dan menyederhanakan struktur harga beras di pasaran.

Nantinya, tidak ada lagi pembagian antara beras medium dan premium, melainkan hanya diberlakukan satu jenis harga maksimum untuk beras konsumsi umum, selain kategori beras khusus.

Namun, Wiwin mengingatkan bahwa kebijakan ini tidak bisa diterapkan secara terburu-buru. Menurutnya, pemberlakukan kebijakan ini tentu akan rawan penipuan.

Terutama soal standar kualitas pangan. Ini jelas akan merugikan konsumen, kata Wiwin, Kamis (31/7/2025).