Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri MS, melontarkan kritik keras terkait mandeknya distribusi beras oleh Bulog yang menyebabkan jutaan ton beras menumpuk di gudang dan mulai membusuk.
“Kami sudah sidak ke gudang-gudang. Banyak beras membusuk, sementara distribusi tak kunjung dilepas. Ini bukan uang negara, tapi pinjaman dari Bank Himbara. Kalau rusak, siapa yang tanggung? Ini bisa jadi bom waktu,” kata Rektor Universitas UMMI Bogor ini, dikutip Kamis (14/8).
Prof. Rokhmin mengungkap fakta mencengangkan gudang-gudang Bulog di Jogja, Semarang, dan Karawang sudah penuh, sementara rakyat masih membeli beras dengan harga tinggi.
Ia mempertanyakan siapa pihak yang memerintahkan Bulog menahan penyaluran beras, seraya menuding adanya tarik-ulur dan saling lempar tanggung jawab antara Badan Pangan Nasional (Bapanas), Bulog, dan Kementerian Pertanian.
"Kami sudah lakukan sidak ke gudang-gudang di Jogja, Semarang, dan Karawang. Banyak beras yang mulai membusuk! Ini tidak bisa dibiarkan," tegasnya.
Yang lebih mengejutkan, lanjutnya, beras yang menumpuk bukan dari APBN melainkan hasil pinjaman komersial dari Bank Himbara. Menurutnya, makin lama disimpan, makin besar kerugian negara akibat bunga pinjaman dan risiko kerusakan komoditas.
“Ini bukan uang APBN, tapi pinjaman komersial dari Bank Himbara. Kalau beras rusak, siapa yang tanggung?” ujarnya.
Jika beras rusak, katanya, kerugian tak hanya bersifat finansial, tetapi juga mengancam kepercayaan publik.
"Ini jelas kelalaian atau justru sabotase kebijakan pangan nasional! Rakyat butuh makan, harga beras naik, tapi stok dibiarkan rusak di gudang. Siapa yang bermain di balik ini?" ungkapnya.
Lebih dari sekadar kelalaian, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Kelautan dan Perikanan itu bahkan menyebut dugaan sabotase kebijakan pangan nasional. Ia mendesak Presiden dan aparat penegak hukum untuk segera turun tangan.
“Stok menumpuk, harga naik, rakyat menderita, negara tekor. Lalu pejabat-pejabat ini saling cuci tangan. Ini skandal! Presiden dan aparat hukum harus turun tangan sebelum semuanya terlambat!” ucapnya.
Menurutnya, skandal ini berpotensi menjadi bom waktu yang tidak hanya mengguncang kepercayaan publik, tetapi juga menjadi preseden kelam dalam pengelolaan pangan nasional.
"Rakyat berhak tahu: siapa mafia di balik permainan busuk ini?" pungkasnya.
