Badung, Gesuri.id Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menggelar diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion/FGD) bertajuk Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Demokrasi Pancasila di Hotel Aryaduta Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (19/6).

Forum ini menyoroti berbagai tantangan demokrasi prosedural serta pentingnya mengawal cetak biru hukum konstitusi di Indonesia.

Acara yang dibuka langsung oleh Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Yasonna H. Laoly, tersebut menghadirkan tiga pakar hukum tata negara dan ilmu politik sebagai narasumber. Mereka adalah mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, I Dewa Gede Palguna, serta dua akademisi dari Universitas Udayana, I Ketut Putra Erawan dan Kadek Dwita Apriani.

Baca:9 Prestasi MenterengGanjarPranowo Selama Menjabat Gubernur

Dalam pemaparannya, I Dewa Gede Palguna menegaskan bahwa sistem demokrasi di dunia memiliki cacat bawaan berupa potensi lahirnya tirani mayoritas. Menurutnya, potensi tersebut mutlak harus dikontrol melalui nomokrasi atau negara hukum yang adil.