Sumbawa, Gesuri.id – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, berkomitmen mengawal dan mengarahkan program pemerintah pusat untuk mendukung pelestarian adat di Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa.
Langkah ini diambil sebagai respons konkret atas ditetapkannya Desa Poto sebagai salah satu desa percontohan pemajuan kebudayaan nasional.
Komitmen tersebut disampaikan Esti saat menghadiri peringatan Bulan Bung Karno yang dirangkaikan dengan Festival Muharam di Desa Poto, Sumbawa, Sabtu malam (20/6/2026). Hadir pula dalam acara tersebut Wakil Bupati Sumbawa Muhammad Ansori, Wakil Ketua II DPRD Sumbawa Gitta Liesbano, dan Ketua KONI Sumbawa Abdul Rafiq.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Esti menegaskan, kehadiran kader partai politik dan anggota legislatif di tengah masyarakat harus bersifat berkelanjutan, bukan sekadar menjelang pemilu. Oleh karena itu, aspirasi dari akar rumput mengenai pelestarian nilai lokal wajib diperjuangkan di tingkat pusat.
Meski mengakui bahwa pembahasan anggaran kebudayaan nasional tahun 2027 tidak mudah karena adanya penurunan alokasi sementara hingga di bawah Rp1 triliun, Esti memastikan Desa Poto akan tetap mendapat prioritas.
"Insyaallah masih ada sedikit program yang salah satu titiknya nanti untuk Desa Poto. Bentuknya apa, bisa berupa atraksi budaya atau bantuan alat penunjang," ujar Esti.
Ia juga memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan Festival Muharam yang digelar bersamaan dengan peringatan Bulan Bung Karno. Menurutnya, momentum bulan Juni memiliki arti historis yang mendalam bagi bangsa Indonesia, mulai dari Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni, Hari Lahir Bung Karno pada 6 Juni, hingga Hari Wafat sang Proklamator pada 21 Juni.
Esti mengingatkan pentingnya mengimplementasikan ajaran Trisakti Bung Karno, khususnya poin ketiga, yaitu "Berkepribadian dalam Kebudayaan".
"Festival Muharam dengan berbagai kegiatan budaya ini semakin meneguhkan jati diri kita bahwa sebagai bangsa yang beragama, kita tetap mempunyai kewajiban untuk melestarikan budaya adiluhur bangsa Indonesia," tuturnya. Ia juga berpesan agar masyarakat tidak melupakan sejarah (Jasmerah) serta tetap menjaga persatuan NKRI tanpa mudah terprovokasi.
Baca: Ganjar Tegaskan Sikap PDI Perjuangan di Luar Pemerintahan
Sebelumnya, Kepala Desa Poto, Fathul Muin, memaparkan bahwa desanya telah ditetapkan sebagai desa percontohan Pemajuan Kebudayaan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan sejak 2019. Hingga saat ini, pihak desa konsisten merawat tiga objek kebudayaan utama, yakni ritus adat Ponan, seni tradisional Ratib dan Sakeco, serta teknologi tradisional tenun Kre Alang.
Fathul menyampaikan terima kasih atas perhatian dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa selama ini. Namun, ia berharap adanya sinergi yang lebih kuat antara kebijakan daerah dengan program pemberdayaan serta bantuan sarana-prasarana dari pemerintah pusat melalui Komisi X DPR RI.
"Kami berharap sinergi antara dukungan pemerintah pusat dengan kebijakan pemerintah kabupaten dapat membuat desa kami bertransformasi menjadi pusat edukasi kebudayaan berbasis nasionalisme," harap Fathul.
