​Depok, Gesuri.id Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Hj. Yuni Indriany, memberikan dukungan penuh terhadap langkah Ketua DPR RI Puan Maharani yang mendesak pemerintah mengevaluasi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada produk pembalut wanita dan kebutuhan menstruasi lainnya.

​Yuni menilai usulan pengategorian pembalut sebagai kebutuhan pokok perempuan merupakan langkah progresif yang berpihak pada kesehatan serta kesejahteraan masyarakat, terutama di tengah tekanan biaya hidup saat ini.

Baca:Ini Lima Gaya Kepimpinan Ganjar Pranowo Yang Tidak Tertandingi

​Pembalut wanita bukanlah barang mewah atau pilihan gaya hidup, melainkan kebutuhan biologis mendasar yang wajib dipenuhi setiap bulan demi menjaga kesehatan reproduksi perempuan, ujar Yuni saat dikonfirmasi di Depok, Kamis (12/11).

​Menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Depok tersebut, beban pajak efektif sebesar 11 persen yang melekat pada produk pembalut selama ini cukup memberatkan masyarakat.