Jakarta, Gesuri.id - Kubu Ganjar Pranowo-Mahfud Md ikut disorot dalam film dokumenter Dirty Vote. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menepis anggapan pihaknya melakukan kecurangan. Hasto awalnya berbicara mengenai komitmen dari kubu Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Menurutnya, pemegang kedaulatan tertinggi adalah rakyat.

Sejak awal Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud punya komitmen besar di dalam menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, karena itulah kalau mau memang gampang bagi kami enak, kita perpanjang aja Pak Jokowi, tapi kan kita memilih jalan konstitusi, jalan demokrasi, bukan memilih apa yang didapat oleh PDI Perjuangan, kata Hasto dalam jumpa pers di media center Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Minggu (11/2).

Tetapi bagaimana proses demokrasi yang oleh konstitusi melalui pemilu yang jurdil harus dijalankan, itu yang menjadi komitmen kami, kata Hasto.

Hasto kemudian menjelaskan soal pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso. Hasto kemudian menyinggung penjabat kepala daerah lainnya yang digerakkan di daerah lainnya.

Terkait dengan Pj Bupati Sorong yang sudah dijelaskan bahwa hal tersebut dari berbagai temuan yang ada dalam film Dirty Vote ya ternyata justru dilakukan oleh perintah langsung dari kita lihat otoritas pemerintah, sehingga banyak Pj-pj yang bergerak di Jawa Tengah misalnya, kemudian di Salatiga kasus Kapolres diganti mendadak itu kan merupakan suatu upaya penggunaan kekuasaan secara terselubung, tutur dia.