Ikuti Kami

Banteng Depok Curigai Pilkada Tak Langsung Hanya Bagi-bagi Jabatan

Kalau memang pemerintah rezim ini peduli dengan efisiensi sejak awal seharusnya tidak memperbanyak menteri, kementerian.

Banteng Depok Curigai Pilkada Tak Langsung Hanya Bagi-bagi Jabatan
Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Sumber Daya DPC PDI Perjuangan Kota Depok, Ikravany Hilman.

Jakarta, Gesuri.id - DPC PDI Perjuangan Depok secara tegas suarakan penolakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sikap politik DPC PDI Perjuangan Depok yang sejalan dengan instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan itu disampikan Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Sumber Daya DPC PDI Perjuangan Kota Depok, Ikravany Hilman.

Baca: Ganjar Pranowo Tekankan Pentingnya Kritik 

"Searah dengan DPP PDI Perjuangan, maka kami menolak rencana itu (Pilkada via DPRD) karena kami juga melihat jangan sampai upaya sebetulnya bagi-bagi jabatan, arisan jabatan dari tingkat pusat hingga daerah yang kemudian diselubungi berbagai argumentasi yang seolah konsstusional, peduli soal efisiensi " ucap Ikravany.

Kalau memang pemerintah rezim ini peduli dengan efisiensi, kata Ikra, sapaan Ikravany Hilman, sejak awal seharusnya tidak memperbanyak menteri, kementerian.

"Jadi ini bukan soal efisiensi, bukan soal konstusional atau bukan konstusional " katanya. 

Baca: Ganjar Ajak Kader Banteng NTB Selalu Introspeksi Diri 

Lebih dari itu, politisi senior PDI Perjuangan Depok ini juga menegaskan wacana Pilkada via DPRD berpotensi mencederai hak demokrasi rakyat dan diinilai bertentangan dengan semangat demokrasi dan hak politik rakyat.

"Bagi kami ini soal jangan sampai hak rakyat yang hak kesehatanya diambil, hak pendidikannya diambil, kebun, tanahnya juga diambil, jangan sampai hak satu-satunya memilih juga diambil " tandas Ikra.

Quote