Jakarta. Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mendorong penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ia menilai Bawaslu perlu memiliki kewenangan eksekutorial agar rekomendasi dan peringatan pencegahan pelanggaran pemilu memiliki daya paksa serta konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang menjadi sasaran pengawasan.
Bawaslu sudah mendeteksi potensi pelanggaran-pelanggaran itu di setiap tahapan, bahkan beberapa peringatan sudah diberikan sejak dini. Tetapi, peringatan-peringatan itu diabaikan begitu saja, ujar Aria, dikutip Senin(16/11/2026).
Menurut Aria, selama ini Bawaslu sebenarnya telah mampu mengidentifikasi berbagai potensi pelanggaran sejak dini pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Namun, rekomendasi dan peringatan yang disampaikan belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh pihak terkait sehingga fungsi pencegahan yang menjadi salah satu tugas utama Bawaslu belum berjalan optimal.
Ia mencontohkan potensi pelanggaran berupa mobilisasi aparatur sipil negara (ASN) dan ketidaknetralan aparat yang sebenarnya dapat diidentifikasi sebelum memasuki masa kampanye. Persoalan tersebut menunjukkan pentingnya mekanisme tindak lanjut yang lebih kuat agar rekomendasi Bawaslu tidak hanya menjadi catatan administratif.
Karena itu, Aria menegaskan bahwa revisi UU Pemilu harus memberikan penguatan kewenangan kepada Bawaslu, khususnya dalam aspek eksekutorial. Dengan kewenangan tersebut, rekomendasi maupun peringatan pencegahan yang dikeluarkan Bawaslu diharapkan memiliki kekuatan hukum yang dapat memastikan kepatuhan pihak-pihak terkait.