Jakarta, Gesuri.id - Harga untuk mengambil kembali hak rakyat dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada secara langsung jauh lebih mahal, daripada biaya politik yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pilkada langsung.

Demikian pandangan tersebut disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira dikutip dari dialog Sapa Indonesia Pagi, Kompas TV, Senin (5/1/2026).

Harga mengambil kembali hak rakyat itu terlalu mahal. Apa yang sudah kita berikan kepada rakyat kemudian kita ambil kembali, itu terlalu mahal. Lebih mahal daripada biaya politik, katanya.

Hugo mengaku khawatir pilkada yang dilakukan lewat DPRD justru akan menimbulkan persoalan di masyarakat.

Karena itu, Andreas menyarankan agar pelaksanaan pilkada berpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah memberikan penafsiran, bahwa pilkada merupakan rezim pemilu, bukan rezim pemerintah daerah.