Jakarta, Gesuri.id Politisi PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, menegaskan bahwa usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto, berpotensi menimbulkan luka sejarah baru di tengah masyarakat. Menurutnya, pemerintah perlu berhati-hati agar keputusan tersebut tidak menimbulkan kontroversi dan mencederai semangat reformasi yang lahir dari penolakan terhadap praktik kekuasaan Orde Baru.

Perlu diingat, Orde Baru bukan sekadar masa pemerintahan, tetapi periode penuh pelanggaran HAM, pembungkaman kebebasan, dan praktik korupsi yang sistemik. Jangan sampai bangsa ini seperti kehilangan ingatan terhadap luka sejarahnya sendiri, tegas Guntur dalam keterangannya menanggapi wacana yang kini tengah dibahas oleh Dewan Gelar, Penghargaan, dan Tanda Jasa yang diketuai Fadli Zon, Minggu (26/10/2025).

Pernyataan Guntur menanggapi langkah Kementerian Sosial yang sedang memproses sejumlah nama calon penerima gelar Pahlawan Nasional, termasuk Soeharto, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), tokoh buruh Marsinah, dan beberapa tokoh daerah lainnya.

Menurut Guntur, wacana pemberian gelar kepada Soeharto justru berpotensi menimbulkan perpecahan persepsi publik dan trauma bagi korban rezim Orde Baru.

Bangsa yang besar bukan bangsa yang menghapus sejarah kelamnya, tetapi yang mampu mengakui dan belajar darinya. Memberi gelar pahlawan pada figur yang erat dengan pelanggaran HAM justru berisiko mengaburkan nilai moral bangsa, katanya.