Jombang, Gesuri.id - Ketua DPC PDI Perjuangan Jombang Sumrambah menegaskan pentingnya membangun kesamaan persepsi dalam membaca kondisi demokrasi dan penegakan hukum nasional yang dinilai tengah menghadapi berbagai tantangan serius.
Hal tersebut disampaikannya dalam diskursus kebangsaan bertajuk Melihat Indonesia yang digelar di Aula Kantor DPC PDI Perjuangan Jombang, Sabtu (31/1/2026).
“Kita perlu membedah fakta. Apa yang sebenarnya sedang terjadi hari ini. Dari situ kita tentukan langkah strategis agar cita-cita keadilan sosial tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar diwujudkan,” tegas Sumrambah.
Diskusi tersebut menghadirkan mantan Dewan Pengawas KPK sekaligus Hakim Mahkamah Konstitusi dua periode, Prof. Dr. Hardjono, sebagai narasumber utama.
Forum ini diikuti ratusan kader PDI Perjuangan serta mahasiswa, dan dipandang sebagai ruang refleksi kritis atas kondisi demokrasi dan penegakan hukum yang belakangan dinilai banyak pihak sedang tidak baik-baik saja.
Mantan Wakil Bupati Jombang itu juga menyampaikan kritik terhadap kecenderungan adanya upaya melencengkan arah bernegara. Ia menilai, perjuangan membumikan nilai-nilai Pancasila dan semangat proklamasi kerap berhadapan dengan kepentingan yang tidak sejalan dengan nasionalisme.
“Mencapai Indonesia yang sentosa itu berat, karena ada pihak-pihak yang memiliki agenda berbeda dengan napas nasionalisme kita. Kami, kaum nasionalis, sudah berjanji bakti. Membumikan Pancasila adalah harga mati di tengah gempuran kepentingan yang kian kompleks,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sumrambah menekankan pentingnya soliditas internal kaum nasionalis dalam menghadapi tantangan demokrasi ke depan, baik yang bersumber dari tekanan global maupun persoalan domestik yang semakin kompleks.
“Tidak boleh ada lagi faksi-faksi yang saling berhadap-hadapan. Jika kaum nasionalis tidak bersatu padu, Indonesia Raya yang kita cita-citakan akan sulit kita jaga bersama,” ujarnya.
Diskusi berlangsung dinamis saat sesi tanya jawab dibuka. Sejumlah mahasiswa menyampaikan pertanyaan kritis terkait integritas lembaga negara, etika kekuasaan, serta kekhawatiran publik terhadap independensi institusi penegak hukum.
Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Prof. Dr. Hardjono menekankan bahwa penguatan kode etik, integritas personal, dan independensi lembaga negara merupakan fondasi utama dalam menjaga martabat demokrasi. Menurutnya, hukum tidak cukup ditegakkan melalui regulasi semata, tetapi harus ditopang keberanian moral dan komitmen etik para penyelenggara negara.
Diskursus kebangsaan ini disebut sebagai langkah awal rangkaian dialog yang akan terus digelar PDI Perjuangan Jombang. Ke depan, forum serupa direncanakan menyasar ruang-ruang publik dan generasi muda sebagai upaya menjaga kewarasan demokrasi dari tingkat lokal hingga nasional.
