Ambon, Gesuri.id Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Maluku menegaskan komitmennya terhadap pemerataan pembangunan dan kemandirian daerah, khususnya di sektor kesehatan dan pengelolaan potensi kelautan.

Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi, Alhidayat Wajo, dalam pandangan akhir Fraksi PDI Perjuangan terhadap Perubahan APBD Provinsi Maluku Tahun 2025 pada rapat paripurna di ruang rapat DPRD Maluku, Karang Panjang, Ambon.

Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pentingnya langkah yudisial review terhadap regulasi pengelolaan potensi kelautan dan perikanan, agar kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya dan pendapatan asli daerah dapat dikembalikan sesuai semangat otonomi.

Potensi kelautan dan perikanan merupakan kekuatan ekonomi utama Maluku. Jika regulasinya lebih berpihak pada daerah, kesejahteraan masyarakat pesisir akan lebih cepat terwujud, ujar Alhidayat.

Selain itu, Fraksi juga menegaskan perlunya pemerataan pembangunan infrastruktur kesehatan, terutama di daerah-daerah 3T (tertinggal, terpencil, dan terluar) seperti Seram Utara, Seram Utara Barat, Taniwel Timur, Huamual, dan Kepulauan Manipa yang masih minim fasilitas dan tenaga medis.