Jakata, Gesuri.id - DPP PDI Perjuangan menetapkan Syaifuddin Zuhri sebagai Ketua DPRD Surabaya periode 2024–2029, menggantikan almarhum Dominikus Adi Sutarwijono yang wafat.
“Keputusan ini diambil sebagai bagian dari mekanisme organisasi yang berjalan sesuai ketentuan,” kata Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Didik Prasetiyono, di Surabaya, Rabu.
Menurut dia, penetapan tersebut dituangkan dalam surat keputusan DPP PDI Perjuangan sebagai tindak lanjut konsolidasi internal partai, sekaligus memastikan keberlanjutan kepemimpinan di lembaga legislatif daerah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.:
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Dalam kesempatan itu, lanjut dia, DPP PDI Perjuangan juga menyampaikan penghormatan atas pengabdian almarhum Adi Sutarwijono yang dinilai telah menjalankan amanah rakyat dengan dedikasi tinggi.
Partai turut mendoakan agar almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan.
Melalui surat keputusan DPP, ditetapkan H. Syaifuddin Zuhri, S.Sos., sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya periode 2024–2029. Penetapan tersebut disebut sebagai amanat organisasi yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
DPP PDI Perjuangan menegaskan bahwa jabatan Ketua DPRD bukan sekadar posisi struktural, melainkan bentuk kepercayaan rakyat yang harus dijaga dengan integritas, kerendahan hati, serta komitmen pada kepentingan publik.
Amanah tersebut, lanjutnya, menuntut kesungguhan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, menjaga marwah lembaga legislatif, serta memastikan fungsi pengawasan dan penganggaran berjalan berpihak pada rakyat.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Sejalan dengan arahan DPP, seluruh proses pengesahan dan penetapan diharapkan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, disertai konsolidasi internal yang solid agar roda organisasi dan pemerintahan daerah tetap stabil.
DPP PDI Perjuangan juga mengajak seluruh kader untuk mendukung keputusan tersebut sebagai bagian dari disiplin organisasi. Setiap amanat dari DPP, disebutkan, merupakan bentuk kepercayaan yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
“Tujuan akhirnya adalah memastikan DPRD benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Surabaya melalui kerja-kerja yang konkret, responsif, dan berpihak pada rakyat,” ucapnya.
