Pada 27 Oktober 1928, sehari sebelum Kongres Pemuda II mencapai puncaknya, panitia mengeluarkan pengumuman yang menggantung: Mr. Soenario dikabarkan sakit sehingga dikhawatirkan tidak bisa menghadiri kongres. Bagi panitia, ini bukan kabar biasa. Soenario bukan sekadar pembicara. Ia adalah penasihat panitia dan negosiator utama perizinan kongres dari pemerintah kolonial. Tanpa dia, dua hal paling elementer dari sebuah kongresizin dan arahberdiri di atas tanah yang goyah.

Namun, sejarah mencatat hal lain: Soenario hadir. Dan justru ketika ia berdiri di mimbar rapat ketiga, di Gedung Indonesische Clubgebouw, Jalan Kramat Raya 106, Mohammad Yamin menyodorkan secarik kertas berisi rumusan yang kelak menjadi Sumpah Pemuda kepada Soegondo Djojopoespito. Momen iturumusan yang lahir di tengah pidato Soenarioadalah ironi yang tepat untuk menggambarkan perannya: ia adalah latar tempat sebuah bangsa dilahirkan, dan sekaligus pintu yang membuat kelahiran itu mungkin.

Seorang Pengacara di Antara Dua Dunia
Soenario Sastrowardoyo lahir di Madiun, Jawa Timur, 28 Agustus 1902. Ia menempuh pendidikan hukum di Belanda dan meraih gelar Meester in de Rechten pada akhir Desember 1925. Di negeri itu pula, ia aktif sebagai pengurus Perhimpunan Indonesia (PI) bersama Mohammad Hatta, dan menjadi salah satu pencetus Manifesto 1925sebuah dokumen yang menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah tujuan yang sah dan harus diperjuangkan secara politik.

Ketika ia kembali ke Hindia Belanda, Soenario tidak memilih jalur yang aman. Ia menjadi pengacara yang aktif membela para aktivis pergerakan yang berurusan dengan polisi kolonial. Di ruang pengadilan, ia berhadapan langsung dengan aparatus hukum kolonial; di ruang pergerakan, ia bergaul dengan para pemuda yang sedang merancang masa depan. Kombinasi inipengetahuan hukum, jaringan internasional, dan keberanian membela tahanan politikmembuatnya menjadi sosok yang dipercaya untuk duduk sebagai penasihat panitia Kongres Pemuda II.

Perizinan: Jalan Sempit yang Harus Dilalui
Kongres Pemuda II tidak bisa digelar begitu saja. Pemerintah kolonial mengawasi setiap gerakan organisasi pergerakan, dan izin adalah syarat mutlak. Di sinilah peran Soenario menjadi paling konkret dan paling jarang diceritakan: ia adalah orang yang meminta izin kongres kepada pemerintah kolonial, dan keberhasilannya meloloskan izin itusetelah sempat dipersulit dengan berbagai macam alasan adalah salah satu syarat bagi terselenggaranya seluruh peristiwa.