Pada 27 Oktober 1928, sehari sebelum Kongres Pemuda II mencapai puncaknya, panitia mengeluarkan pengumuman yang menggantung: Mr. Soenario dikabarkan sakit sehingga dikhawatirkan tidak bisa menghadiri kongres. Bagi panitia, ini bukan kabar biasa. Soenario bukan sekadar pembicara. Ia adalah penasihat panitia dan negosiator utama perizinan kongres dari pemerintah kolonial. Tanpa dia, dua hal paling elementer dari sebuah kongres—izin dan arah—berdiri di atas tanah yang goyah.
Namun, sejarah mencatat hal lain: Soenario hadir. Dan justru ketika ia berdiri di mimbar rapat ketiga, di Gedung Indonesische Clubgebouw, Jalan Kramat Raya 106, Mohammad Yamin menyodorkan secarik kertas berisi rumusan yang kelak menjadi Sumpah Pemuda kepada Soegondo Djojopoespito. Momen itu—rumusan yang lahir di tengah pidato Soenario—adalah ironi yang tepat untuk menggambarkan perannya: ia adalah latar tempat sebuah bangsa dilahirkan, dan sekaligus pintu yang membuat kelahiran itu mungkin.
Seorang Pengacara di Antara Dua Dunia
Soenario Sastrowardoyo lahir di Madiun, Jawa Timur, 28 Agustus 1902. Ia menempuh pendidikan hukum di Belanda dan meraih gelar Meester in de Rechten pada akhir Desember 1925. Di negeri itu pula, ia aktif sebagai pengurus Perhimpunan Indonesia (PI) bersama Mohammad Hatta, dan menjadi salah satu pencetus Manifesto 1925—sebuah dokumen yang menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah tujuan yang sah dan harus diperjuangkan secara politik.
Ketika ia kembali ke Hindia Belanda, Soenario tidak memilih jalur yang aman. Ia menjadi pengacara yang aktif membela para aktivis pergerakan yang berurusan dengan polisi kolonial. Di ruang pengadilan, ia berhadapan langsung dengan aparatus hukum kolonial; di ruang pergerakan, ia bergaul dengan para pemuda yang sedang merancang masa depan. Kombinasi ini—pengetahuan hukum, jaringan internasional, dan keberanian membela tahanan politik—membuatnya menjadi sosok yang dipercaya untuk duduk sebagai penasihat panitia Kongres Pemuda II.
Perizinan: Jalan Sempit yang Harus Dilalui
Kongres Pemuda II tidak bisa digelar begitu saja. Pemerintah kolonial mengawasi setiap gerakan organisasi pergerakan, dan izin adalah syarat mutlak. Di sinilah peran Soenario menjadi paling konkret dan paling jarang diceritakan: ia adalah orang yang meminta izin kongres kepada pemerintah kolonial, dan keberhasilannya meloloskan izin itu—setelah “sempat dipersulit dengan berbagai macam alasan” —adalah salah satu syarat bagi terselenggaranya seluruh peristiwa.
Namun, izin itu tidak datang tanpa harga. Pemerintah kolonial mengizinkan kongres dengan syarat ada intelijen yang mengawasi, dan para pembicara dilarang membicarakan hal-hal yang berbau politik demi kelancaran penyelenggaraan. Bahkan, ketika Mohammad Amir—pembicara pertama—menyentuh kata “kemerdekaan”, Patih Batavia segera memberi tahu ketua kongres agar kata-kata itu tidak dipakai.
Soenario memahami betul batas-batas itu. Ia tidak menembusnya secara frontal, tetapi ia bernegosiasi di dalamnya. Izin yang ia peroleh memang sempit: sebuah ruang yang cukup untuk berkumpul, berbicara tentang persatuan, dan mengikrarkan diri sebagai satu bangsa—tetapi tidak cukup untuk menuntut kemerdekaan secara terbuka. Namun, jalan setapak yang sempit itulah yang dilalui para pemuda untuk sampai ke malam 28 Oktober.
Pidato di Tengah Kelahiran Sebuah Rumusan
Pada rapat ketiga, Minggu malam 28 Oktober 1928, Soenario tampil sebagai pembicara dengan makalah berjudul “Pergerakan Pemuda dan Persatuan Indonesia”. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa fondasi dari kongres adalah persatuan dan kecintaan, dan bahwa persatuan yang terjalin tidak cukup hanya dari kalangan intelek saja. Ia juga menekankan pentingnya nasionalisme dan demokrasi, bukan hanya gerakan kepanduan.
Yang membuat pidato itu historis bukan hanya isinya, tetapi apa yang terjadi sementara ia berbicara. Mohammad Yamin, yang duduk di dekat ketua kongres, menuliskan rumusan Sumpah Pemuda di selembar kertas dan menyodorkannya kepada Soegondo saat Soenario masih berdiri di mimbar. Soegondo menyetujuinya. Rumusan itu menjadi keputusan kongres.
Dengan kata lain, Soenario adalah pembicara yang pidatonya menjadi latar bagi lahirnya teks ikrar. Ia tidak menulis rumusan itu, tidak membacakannya, dan tidak memimpin pengucapannya. Tetapi ia mengisi ruang—secara literal, dengan suaranya di mimbar—sehingga momen itu bisa terjadi tanpa jeda, tanpa kekosongan, tanpa gangguan yang bisa membuyarkan konsentrasi para peserta.
Penasihat yang Menjaga Arah, Bukan Sekadar Formalitas
Sebagai penasihat panitia, tugas Soenario tidak berhenti pada perizinan. Ia adalah penjaga arah agar kongres tidak melenceng dari tujuan persatuan, sekaligus pelindung agar para pemuda tidak terjebak dalam provokasi yang bisa membubarkan acara. Ia adalah pengacara yang tahu di mana batas antara bicara dan ditangkap, dan ia menggunakan pengetahuan itu untuk memastikan bahwa kongres tetap berjalan sampai akhir.
Kompas mencatat bahwa Soenario adalah penasihat dan pembicara dalam Kongres Pemuda II, dan bahwa ketika ia berpidato pada sesi terakhir, rumusan Sumpah Pemuda ditulis. Ini bukan kebetulan. Panitia memilihnya sebagai penasihat karena ia memahami medan hukum dan politik yang harus dilalui; dan ia ditempatkan sebagai pembicara di sesi penutup karena kehadirannya memberi legitimasi dan ketenangan pada momen yang paling menentukan.
Soenario hidup panjang—hingga 18 Mei 1997—dan setelah kemerdekaan menjadi Menteri Luar Negeri serta salah satu penggagas Konferensi Asia-Afrika 1955. Namun, perannya yang paling menentukan mungkin adalah peran yang paling sedikit dibicarakan: ia memastikan bahwa kongres itu boleh terjadi.
Sejarah sering memuja mereka yang berdiri di depan dan mengucapkan ikrar. Tetapi ikrar itu tidak akan pernah terucap jika tidak ada izin untuk berkumpul, dan tidak akan mencapai puncaknya jika tidak ada pembicara yang mengisi ruang ketika rumusan sedang ditulis. Soenario adalah penjaga pintu itu: ia membuka jalan yang sempit, menjaga agar pintu itu tidak tertutup, dan memastikan bahwa ketika saatnya tiba, cahaya dari ruangan itu cukup untuk menerangi sebuah bangsa.
